Suistanable Tourism

Yang akan dibahas pada postingan kali ini adalah Global Code Of  Ethics For Tourism, Green Globe, dan Deklarasi Rio...

Global Code Of  Ethics For Tourism

Global Code Of Ethics For Tourism dirancang sebagai dasar acuan untuk tugas dan tanggung jawab kelanjutan dunia pariwisata. Dan arti dari GCET itu sendiri adalah seperangkat arsip arsip yang dirancang untuk membimbing dalam pengembangan dunia pariwisata. Diadopsi pada tahun 1999 oleh  World Committee on Tourism Ethics (WCTE), ada 10 kode prinsip atau pasal yang mengcover komponen ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dari perjalan dan pariwisata, yaitu sebagai berikut :

Article 1: Tourism's contribution to mutual understanding and respect between peoples and societies
Article 2: Tourism as a vehicle for individual and collective fulfilment
Article 3: Tourism, a factor of sustainable development
Article 4: Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and contributor to its enhancement
Article 5: Tourism, a beneficial activity for host countries and communities
Article 6: Obligations of stakeholders in tourism development
Article 7: Right to tourism
Article 8: Liberty of tourist movements
Article 9: Rights of the workers and entrepreneurs in the tourism industry
Article 10: Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism.

* Green Globe

Green Globe is based upon the Agenda 21 Plan which was originally endorsed by 182 heads of state at the Rio Earth Summit of 1992 and provided a set of principles for local, state, national and international action on sustainable development. This resulted in Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry: Towards Environmentally Sustainable Development, which listed an action plan for a number of overall objectives for the industry.

The Green Globe Certification Standard consists of 41 criteria and 337 indicators. The main areas are:

• Sustainable Management (Implement a Sustainability Management System, Legal Compliance, Employee Training, Customer Satisfaction, Accuracy of Promotional Materials, Local Zoning, Interpretation, Communications Strategy, Health & Safety)

• Social / Economic (Community Development, Local Employment, Fair Trade, Support Local Entrepreneurs, Respect Local Communities, Exploitation, Equitable Hiring, Employee Protection, Basic Services)

• Cultural Heritage (Code of Behavior, Historical Artifacts, Protection of Sites, Incorporation of Culture)

• Environmental (Conserving Resources, Reducing Pollution, Conserving Biodiversity, Ecosystems and Landscapes)

In 1994, The World Travel and Tourism Council (WTTC), which owns 5% of Green Globe International, initiated the Green Globe program with the aim of providing guidance materials and support for industry members undertaking activities to achieve sustainability outcomes in the Agenda 21 target areas.

The program was expanded in 1999 with the introduction of the Green Globe Standard, developed with assistance from the Sustainable Tourism CRC and commencement of independent auditing.

The Green Globe brand is owned by Green Globe Ltd., a UK-based company and is licensed to Green Globe Certification and Green Globe Asia Pacific.

Green Globe Certification developed their own Green Globe Standard (criteria and indicators) as well as the web-based certification system. Certifications are delivered in 7 languages: English, German, French, Spanish, Portuguese, Dutch and Chinese. Green Globe accredited auditors and consultants deliver certification services in an additional 20 languages.

*  Deklarasi Rio

27 Prinsip Deklarasi Rio

Prinsip 1

Manusia di tengah keprihatinan untuk pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak untuk hidup sehat dan produktif selaras dengan alam.
 

  Prinsip 2 Negara-negara memiliki, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan mereka sendiri lingkungan dan pembangunan, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan Negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional.
 

Prinsip 3 Hak untuk pembangunan harus dipenuhi sehingga secara adil memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan dari generasi sekarang dan mendatang.
 

Prinsip 4 Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam isolasi dari itu.
 

Prinsip 5 Semua Negara dan semua orang harus bekerjasama dalam tugas penting dari pemberantasan kemiskinan sebagai suatu kebutuhan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, dalam rangka mengurangi kesenjangan dalam standar hidup dan lebih memenuhi kebutuhan mayoritas masyarakat dunia.
 

  Prinsip 6 Situasi khusus dan kebutuhan negara-negara berkembang, khususnya yang kurang berkembang dan mereka yang paling rentan lingkungan, harus diberikan prioritas khusus. Tindakan internasional di bidang lingkungan dan pembangunan juga harus mengatasi kepentingan dan kebutuhan dari semua negara.
 

Prinsip 7 Negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan integritas ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda untuk degradasi lingkungan global, Amerika memiliki tanggung jawab bersama tetapi berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab bahwa mereka menanggung dalam mengejar internasional pembangunan berkelanjutan dalam pandangan tekanan masyarakat tempat mereka pada lingkungan global dan teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka perintah.

Prinsip 8 Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih bagi semua orang, negara harus mengurangi dan menghilangkan pola-pola yang tidak berkelanjutan dari produksi dan konsumsi dan mempromosikan kebijakan demografis yang sesuai.
 

  Prinsip 9 Negara harus bekerja sama untuk memperkuat kapasitas-endogen untuk pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pemahaman ilmiah melalui pertukaran pengetahuan ilmiah dan teknologi, dan peningkatan pengembangan, adaptasi, difusi dan transfer teknologi, termasuk teknologi baru dan inovatif.

  Prinsip 10   Isu lingkungan yang terbaik ditangani dengan partisipasi dari semua warga negara yang bersangkutan, pada tingkat yang relevan. Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang sesuai untuk informasi mengenai lingkungan yang diselenggarakan oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan berbahaya dan kegiatan dalam komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran masyarakat dan partisipasi dengan membuat informasi tersedia secara luas.akses efektif untuk proses peradilan dan administratif, termasuk ganti rugi dan obat, harus disediakan.

Prinsip 11 Negara-negara harus memberlakukan undang-undang lingkungan yang efektif. Standar lingkungan, tujuan pengelolaan dan prioritas harus mencerminkan konteks lingkungan dan pembangunan yang mereka terapkan. Standar yang diterapkan oleh beberapa negara mungkin tidak sesuai dan biaya ekonomi dan sosial tidak beralasan ke negara lain, di negara-negara berkembang tertentu.

Prinsip 12 Negara harus bekerja sama untuk meningkatkan sistem yang mendukung dan membuka ekonomi internasional yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di semua negara, untuk lebih menangani masalah-masalah degradasi lingkungan. langkah-langkah kebijakan perdagangan untuk tujuan lingkungan tidak harus merupakan sarana diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau pembatasan terselubung pada perdagangan internasional.  tindakan unilateral untuk menghadapi tantangan lingkungan di luar yurisdiksi negara pengimpor harus dihindari.  Lingkungan tindakan mengatasi lintas batas atau masalah lingkungan global harus, sejauh mungkin, harus didasarkan pada konsensus internasional.

Prinsip 13 Negara-negara harus mengembangkan hukum nasional tentang kewajiban dan kompensasi bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Negara-negara juga harus bekerjasama secara cepat dan lebih bertekad untuk mengembangkan hukum lebih lanjut internasional mengenai kewajiban dan kompensasi untuk efek merugikan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas di dalam yurisdiksinya atau kontrol untuk kawasan di luar yurisdiksi mereka.

Prinsip 14 Negara-negara harus bekerjasama secara efektif untuk mencegah atau mencegah relokasi dan transfer ke negara lain dari setiap kegiatan dan zat yang menyebabkan degradasi lingkungan yang parah atau ditemukan berbahaya bagi kesehatan manusia.

  Prinsip 15 Dalam rangka untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh Negara sesuai dengan kemampuan mereka.  Dimana ada ancaman kerusakan serius atau permanen, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan efektif untuk mencegah degradasi lingkungan.

Prinsip 16   otoritas nasional harus berusaha untuk mempromosikan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar harus, pada prinsipnya, menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa mengganggu perdagangan internasional dan investasi.

  Prinsip 17 Penilaian dampak lingkungan, sebagai instrumen nasional, harus dilakukan untuk kegiatan yang diusulkan yang mungkin memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan tunduk pada keputusan otoritas nasional yang kompeten.

  Prinsip 18 Negara harus segera memberitahu Negara-negara lain dari setiap bencana alam atau keadaan darurat lainnya yang mungkin untuk menghasilkan efek berbahaya tiba-tiba pada lingkungan Negara Bagian itu. Setiap upaya harus dilakukan oleh masyarakat internasional untuk membantu Amerika begitu menderita.

  Prinsip 19 Negara-negara harus memberikan informasi pemberitahuan sebelumnya dan tepat waktu dan relevan untuk Negara-negara yang berpotensi terkena dampak kegiatan yang mungkin memiliki dampak lintas batas yang signifikan merugikan lingkungan dan harus berkonsultasi dengan Negara-negara pada tahap awal dan dengan itikad baik.

  20 Prinsip Perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan. partisipasi penuh mereka Oleh karena itu penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

  Prinsip 21 Kreativitas, cita-cita dan keberanian para pemuda dunia harus dimobilisasi untuk menjalin kemitraan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi semua.

Prinsip 22 masyarakat adat dan komunitas mereka dan komunitas lokal lainnya memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan karena pengetahuan dan praktek-praktek tradisional. Negara harus mengakui dan telah mendukung identitas mereka, budaya dan kepentingan dan memungkinkan partisipasi efektif mereka dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Prinsip 23 Lingkungan dan sumber daya alam orang di bawah penindasan, dominasi dan pendudukan harus dilindungi.

  Prinsip 24 Negara-negara itu harus menghormati hukum internasional memberikan perlindungan bagi lingkungan di masa konflik bersenjata dan bekerja sama dalam pengembangan lebih lanjut, seperti yang diperlukan.

Prinsip 25 Perdamaian, pembangunan dan perlindungan lingkungan adalah saling tergantung dan tak terpisahkan.

Prinsip 26 States shall resolve all their environmental disputes peacefully and by appropriate means in accordance with the Charter of the United Nations. Negara-negara harus menyelesaikan semua sengketa lingkungan mereka secara damai dan dengan cara yang layak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

  Prinsip 27 Negara dan orang harus bekerjasama dengan itikad baik dan dalam semangat kemitraan dalam pemenuhan prinsip-prinsip dalam Pernyataan ini dan dalam pengembangan hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan.